Mr. Mung .Web.Id

Latest Post

Informasi menarik dan tentu ini cukup ditunggu-tunggu PNS di Indonesia, terutama PNS Guru yang sudah banyak dijejali dengan banyaknya administrasi-administrasi yang harus di lengkapi saat kenaikan pangkat, pertanggal 14 Juli 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran resmi dengan nomor: D.26-30/V.79-5/99 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam surat edaran ini salah satu poinya adalah Badan Kepegawaian Negara akan menerapkan pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less paper, mengenai info detail bagaimana prosedur dalam kenaikan pangkat otomatis ini, silahkan anda baca langsung di surat edaran resmi dari BKN dibawah ini:
Untuk mendownload file surat edaran ini, silahkan anda klik disini.

Bapak/ Ibu Guru Wajib memperhatikan informasi penting ini, supaya tidak mendapatkan masalah dikemudian hari.

1. Yang sudah UKG 2015, masih mengajar di sekolah yang sama, dan masih mengajar mapel yang sama, yang penting login log-out.

2. Yang sudah ukg 2015, tetapi berpindah sekolah, harus memperbarui atau menambahkan keterangan. Yang berganti mapel, harus ikut ukg lagi.

3. Untuk guru yang menjadi kepala sekolah, mereka bisa memilih : masuk dalam komunitas KKG /MGMP mapelnya atau dalam pilihan komunittas MKKS.

4. Pengembangan profesi guru berbasis komunitas dan semua guru harus masuk komunitas untuk pengembangan profesinya. Yang tak masuk komunitas, tak akan pernah terperhatikan pengembangan profesinya.

5. Karena PKB dasarnya UKG, guru-guru yang belum UKG, harus ikut ukg dulu. Untuk itu, semua harus mendaftar di komunitasnya,di MGMP atau KKG atau MKKS.

6. Tanggal 01 Juli 2017 adalah tanggal penting sebagai batas akhir nasional login di SIM PKB. Dinas pendidikan daerah bisa memajukan tanggal tersebut untuk mempercepat pendataan.

7. Semua guru harus login di SIM PKB. Untuk itu harus terdaftar di komunitas, dan ketua komunitas memegang informasi anggotanya, termasuk password, bila anggota komunitas terlupa passwordnya.

8. Pembaruan data untuk guru yang berganti mapel atau sekolah dilakukan di admin provinsi untuk guru smk sma.

9. Dana untuk tes ukg bagi yang belum ukg, sudah disalurkan di dinas pendidikan. Agar ukg bisa srgera diambil, pendataan di komunitas tak boleh diabaikan.

10. Dana untuk pengembangan PKB sudah disalurkan ke dinas pendidikan masing-masing. Dana itu akan disalurkan ke komunitas PKB, yakni kkg, mgmp, mkks.
Meski anggota komunitas tak terbatas, kelas PKB untuk pengembangan komunitas berjumlah 20 orang, dan dalam setiap komunitas maksimal 2 klas. Penentuan siapa yang disertakan dalam pengembangan komunitas, berada di tangan ketua komunitas, yang perlu membuat kriteria untuk penentuannya.

11. Setiap komunitas PKB, misalnya MGMP atau KKG, segera mendaftarkan komunitadnya ke admin dinas pendidikannya untuk dibuat namanya di SIM PKB. Untuk sampai bisa  mengikuti PKB dan mencairkan dana kegiatan PKB bagi komunitasnya, mgmp kkg harus 1. Mendaftarkan, 2. Mengunggah SK  dan 3. Mendaftarkan seluruh anggotanya.

12. Semua terkait hal ini sudah dikoordinasikan dengan dinas pendidikan masing-masing. Admin dinas pendidikan sudah dilatih. Pelatihan narasumber dan instrutur sudah dan sedang dilakukan.

Demikian, semoga bermanfaat.

Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang didalamnya mencakup peraturan tentang sekolah 5 hari dibatalkan Presiden Joko Widodo, Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana pada har 19 Juni 2017. Sebelumnya tanggal 12 Juni 2017 secara resmi Mendikbud Muhajir Efendy mengeluarkan permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, reaksi keras muncul dari Ormas besar Nahdlatul Ulama dengan berbagai pertimbangan.

Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut. seperti yang diberitakan media online kompas, bahwa Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu.

KH. Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden, Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu.

Berikut video jumpa pers dan tanya jawab berkaitan dengan pembatalan presiden Jokowi terkait permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah:


Sumber berita.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget

Label