Tidak Lulus UKG 2015 Tunjangan Profesi dicabut, Benarkah?

Media online yang "kurang bertanggung jawab" memang seringkali menjadi pemicu munculnya kegalauan atau keresahan para guru, terutama guru yang sudah menikmati tunjangan profesi, lagi-lagi kalau berususan dengan uang pasti akan sensitif sekali. Beberapa waktu yang lalu tersebar isu rencana penghapusan Tunjangan Profesi Guru/ tunjangan sertifikasi guru namun dalam kenyataanya sebenarnya tidak ada kata penghapusan Tunjangan Profesi Guru sebagaimana yang banyak diisukan media.

Pelaksanaan UKG 2015 yang dalam rencananya akan dilaksanakan bulan november nanti, juga dibumbui isu tentang pencabutan Tunjangan Profesi jika UKG 2015 tidak lulus, ini juga menimbulkan kegalauan tingkat dewa para guru, baik PNS, GTY, maupun honorer, dan ternyata seperti yang saya kutip dari perkataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata, beliau mengatakan, uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam rangka memperoleh baseline tentang kompetensi guru.

“Uji kompetensi guru ini untuk pemetaan, agar diperoleh baseline kompetensi guru,” ujarnya saat audiensi dengan guru honorer di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, (15/9/2015).

Pria yang akrab dipanggil Pranata itu menambahkan, pada tanggal 9 sampai 27 November tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan dinas pendidikan dan sekolah akan melakukan uji kompetensi guru kepada 3.015.315 orang, termasuk guru honorer.

Ia mengatakan, selama ini Kemendikbud hanya memiliki potret UKG untuk 1,6 juta guru, yaitu guru yang sudah memiliki sertifikat dan yang akan disertifikasi. Potret tersebut diperoleh setelah guru-guru melalui uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG).

Pada uji kompetensi guru November nanti, tutur Pranata, baseline tentang kompetensi guru yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan (diklat).

Terkait tuntutan penghapusan Kepmen tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Profesi Guru (TPG), para guru honorer menilai Kepmen tersebut membuat guru swasta atau non-PNS tidak mendapatkan tunjangan profesi. Padahal guru swasta atau non-PNS di sekolah negeri yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan peruntukannya akan mendapatkan tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tahun 2015 dialokasikan jumlah 282.895 guru swasta atau guru non-PNS dengan total anggaran Rp6.993 triliun,” katanya. (sumber kemdikbud.go.id)

Jadi tidak benar jika ada informasi tentang pencabutan tunjangan sertifikasi guru hanya gara-gara UKG 2015 tidak lulus.

Posting Komentar

[facebook][blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget

Label