April 2016

Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang telah terlaksana pada bulan November s/d Desember 2015 cukup meninggalkan banyak pertanyaan dan rasa penasaran pada diri peserta , bagaimana nilai akhir yang akan didapat, bagaimana tindak lanjut dari pemerintah dengan hasil UKG para guru se Indonesia, apakah benar informasi yang beredar bahwa nilai UKG akan disebar luaskan secara bebas, orang tua, siswa bisa melihat nilai akhir UKG guru-guru mereka? pertanyaan-pertanyaan ini sebagian membuat resah dan gelisah bagi sebagian guru, terutama bagi mereka yang saat pelaksanaan UKG telah melihat skor nilai yang didapat mungkin cukup "mengecewakan" hati mereka.

Namun melihat reaksi masyarakat terutama Guru kepada pemerintah, akhirnya rumor penyebarluasan hasil UKG secara bebas diurungkan niatnya, nilai akhirnya hanya dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan kemudian diberikan atau di infokan kepada pihak terkait seperti sekolah atau guru saja.

Secara Nasional, berdasarkan informasi yang ada di kemendikbud, bahwa Sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).

Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91).

“Artinya apa? Pedagogik berarti cara mengajarnya yang kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan,” ujar Pranata usai konferensi pers akhir tahun 2015 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2015).

Pranata mengatakan, setelah nilai UKG dilihat secara nasional, nanti akan dilihat lagi secara rinci hasil UKG per kabupaten/kota, dan hasil UKG per individu (guru). “Ada pertanyaan, ini data hasilnya mau diapakan? Dengan data ini kita dapat potret untuk kita memperbaiki diri,” katanya.

Ia mencontohkan, ada guru yang mendapat nilai rata-rata 85. Namun meskipun nilai tersebut baik, setelah dianalisis hasilnya, guru tersebut memiliki kekurangan di beberapa kelompok kompetensi. “Dia ada kekurangan di tiga kelompok, yaitu kelompok kompetensi 1, kelompok kompetensi 4, dan kelompok kompetensi 6. Maka dia harus memperbaikinya,” tutur Pranata. Salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi guru itu adalah dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah sesuai dengan hasil UKG.

Berikut gambaran hasil UKG 2015 secara Nasional:


Berikut Grafik hasil UKG 2015 khusus Kabupaten Semarang, Jawa Tengah:

Informasi terbaru dari kemendikbud terkait proses sertifikasi guru yang sempat membuat resah dan gelisah calon peserta PLPG dan PPGJ yang konon diberbagai daerah sudah muncul informasi biaya untuk mengikuti rangkaian pendidikan PPGJ mencapai 15 juta, angka ini tidaklah kecil apalagi bagi guru honorer, GT/ GTY yang gajinya masih minim, tentu akan sangat memberatkan calon peserta.

Berikut informasi lengkap terkait calon peserta sertifikasi tahun 2016 yang saya ambil dari web kemendikbud:
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015. Sertifikasi guru tersebut akan dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut diambil pada Senin lalu (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu kemarin (13/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta.

“Jumlahnya kan banyak, ada 555.467 orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi di masa pemerintahan Jokowi sertifikasi guru selesai,” ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar 140-ribu guru yang mengikuti PLPG.

Terkait Pakta Integritas yang mencantumkan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur SG-PPG (Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) harus membiayai sendiri, Pranata mengatakan hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.

Point penting ini:
Pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.

“Kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan seluruh lembaga penyelenggara sertifikasi guru, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Prinsip dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan biayai proses sertifikasinya,” tutur Pranata. Pendaftaran calon peserta PLPG juga akan diperpanjang hingga Mei 2016.

Pranata juga menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut tetap harus memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD).  UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mendikbud Anies Baswedan: Program Sertifikasi Guru Tetap Dibiayai Pemerintah:

Jakarta (11 April 2016) - Pemerintah melanjutkan program sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan anggaran dari negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dibiayai oleh Pemerintah.

"Pemerintah tetap melanjutkan upaya sertifikasi guru dengan tetap memberikan bantuan dana bagi guru untuk mengikuti program sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Senin (11/4) di Jakarta.

Semua guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program sertifikasi melalui program PLPG.

Bagi guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik dibebaskan untuk memilih program sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK seperti PLPG atau Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG).

Pemerintah melaksanakan beberapa upaya khusus untuk menuntaskan program sertifikasi guru melalui portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang sudah dilaksanakan untuk 1.638.240 guru selama ini. “Dari seluruh upaya ini masih terdapat guru yang belum tersertifikasi, yakni 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015. Semua yang memenuhi syarat akan diarahkan untuk mengikuti PLPG,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata.

Sumber: http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/mendikbud-anies-baswedan-program-sertifikasi-guru-tetap-dibiayai-pemerintah

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar setiap kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2016 sesuai jadwal terlampir. Bersama ini kami sampaikan pedoman pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Beprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2016.

Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun 2016. Untuk SMP, SMA, SMK ada tambahan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan Berprestasi.

A. Jadwal kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2016
  1. Kecamatan Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi pada bulan April 2016.
  2. Kabupaten/kota Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi pada bulan Mei 2016.
  3. Provinsi Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi pada bulan Juni 2016.
  4. Nasional Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi pada tanggal 12 s.d. 19

B. Jenis Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2016



Seorang guru curhat, berkirim email berisi beberapa dokumen persyaratan mengikuti sertifikasi melalui jalur PPG. Saya tertegun dengan pakta integritas yang harus ditandatanganinya. Di sana disebut jelas: BERSEDIA MENGIKUTI DAN MEMBIAYAI SELURUH PROSES SERTIFIKASI GURU.

Lho, jadi sekarang untuk guru yang diangkat antara 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015, sertifikasinya jalur PPG ini, dan biayanya ditanggung guru sendiri? Wah, berat ini.

Besarnya berapa? Saya belum tahu persisnya. Tapi, dari rasan-rasan di grup FB IGI, nominalnya Rp 15 jutaan, untuk durasi hampir 6 bulan. Bukan jumlah yang sedikit tentu saja, terutama untuk teman-teman guru honorer. Memangnya gaji mereka selama ini berapa? Kok mau disertifikasi harus bayar mahal, dan itupun belum dijamin lulus?

Saya menebak-nebak, mungkin sekarang PPG itu domain Kemristek Dikti, sebab penyelenggaranya pihak LPTK. Dan biaya segitu dianggap wajar "mahasiswa" harus bayar sendiri, disamakan dengan sarjana kedokteran yang ingin diwisuda sebagai dokter juga harus bayar kuliah sendiri.

IMHO, kalau saya boleh usul, regulasi ini jangan berlaku surut, untuk teman-teman yang sudah (terlanjur) jadi guru. Jika pun mau diterapkan, lebih tepat mungkin untuk guru yang pengangkatannya mulai 1 Januari 2016 ini. Dengan demikian, para mahasiswa keguruan di LPTK sekarang sudah bersiap diri, kalau dia mau jadi guru profesional harus menempuh PPG dulu, sama seperti sarjana kedokteran yang harus menamatkan pendidikan profesi dokter.

Lagi pula, dana Rp 15 juta itu rinciannya untuk apa? Saya coba mengintip struktur kurikulum SG-PPG yang dikirim seorang teman, lama di kampus hanya 20 + 25 = 45 hari saja. Yang lebih banyak justru praktek di lapangan (sekolah).


Bagaimana, Kemdikbud?

(sumber: https://www.facebook.com/mohammadihsan/posts/10209597173865694)

Alhamdulillah... sebagai wujud rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah kita nikmati sampai detik ini, salah satu nikmat yang diterima mungkin anda salah satu guru diantara ribuan guru yang saat ini diberi kesempatan untuk menjadi calon peserta SG-PPG tahun 2016 ini, dalam minggu ini mungkin anda sangat sibuk, pontang-panting kesana kemari mencari berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi mengikuti sergur pola PPGJ, sehingga setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota, maka berdoalah semoga anda berhak mengikuti PPGJ tahun 2016, walaupun sampai postingan ini saya publikasikan, masih terdengar info yang cukup membuat resah dan gelisah calon peserta sergur PPGJ, karena ada informasi calon peserta harus menyiapkan anggaran pendidikan mencapai 15 juta rupiah.

Mari kita berdoa bersama semoga sampai pelaksanaanya nanti ada kebijakan baru yang bisa mengurangi beban biaya tersebut. kalaupun misal tetap membutuhkan biaya tersebut, semoga anda bisa membayar dengan lancar dan tanpa halangan suatu apa. amiiin....

Kriteria penetapan peserta SG-PPG tahun 2016 diurutkan dengan prioritas,
Calon peserta sertifikasi guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  1. Skor UKG Tahun 2015.
  2. Guru yang mengikuti resertifikasi karena perubahan kurikulum (untuk pola PF dan PLPG).
  3. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik (untuk pola PF dan PLPG).
  4. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
  5. Jumlah guru yang dibutuhkan per kabupaten sesuai dengan perhitungan kebutuhan guru.
  6. Usia guru dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
  7. Masa kerja guru dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
  8. Pangkat/Golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

Pelaksanaan SG-PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi minimal B dan ditetapkan oleh pemerintah (Kemenristekdikti).
Guru yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti seleksi masuk sebagai peserta SG-PPG di LPTK. sedangkan bagi guru yang lulus seleksi masuk SG-PPG selanjutnya mengikuti tahapan:  workshop 1, PPL 1, workshop 2, dan  PPL 2. (total memakan waktu kurang lebih 5,5 bulan)



A. Kegiatan Workshop 1 dan PPL 1 

Workshop 1 = 10 SKS  (IN 1) 
Penugasan di Sekolah (PPL1) (3 SKS) = 8 hari (10 JP per hari)

  • Tagihan penugasan identifikasi problematika pembelajaran/ layanan di sekolah meliputi:
  • analisis kesulitan dan kelemahan kinerja belajar siswa
  • Perilaku/sikap belajar siswa
  • Penguasaan materi
2. Analisis kesulitan dan kelemahan dalam pembelajaran. 
  • Analisis kurikulum SK/KI dan KD
  • Pendekatan/model/ metode pembelajaran
  • Media pembelajaran
  • Pengelolaan kelas
  • Penilaian hasil belajar
  • Analisis hasil penilaian

Workshop 1 = 10 SKS  (IN 1)
7 SKS di LPTK = 20 hari (10 JP per hari)
  • Pengembangan Konsep dan penerapan Techno Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
  • Pengembangan perangkat pembelajaran atau perangkat layanan bagi guru BK dan TIK melalui penugasan individual
  • Peer Teaching/Peer GC/Layanan TIK
  • Penyusunan draft proposal PTK/Lesson Study/PTBK/PTTIK (akan difinalkan pada WS-2)
  • Ujian tulis dengan 3 kali kesempatan ujian. Peserta yg lulus ujian tulis  berhak mengikuti kegiatan berikutnya.

PPL 1 = 6 SKS (ON 1)
6 SKS: 37 hari kerja (6 jam per hari)
  • Penerapan perangkat pembelajaran atau perangkat layanan bagi guru BK dan TIK di sekolah masing-masing yang disupervisi oleh petugas yang ditunjuk.
  • Diakhiri dengan ujian kinerja dengan penguji supervisor pendamping, diberi kesempatan  3 kali ujian
B. Kegiatan Workshop 2 dan PPL 2  
Workshop 2 = 12 SKS  (IN 2) 
9 SKS di LPTK = 25 hari (10 JP per hari)
  • Refleksi hasil penugasan identifikasi problematika pembelajaran/ layanan di sekolah melalui FGD
  • Pengembangan perangkat pembelajaran atau perangkat layanan bagi guru BK dan TIK melalui penugasan individual
  • Peer Teaching/Peer GC/Layanan TIK
  • Penyusunan proposal PTK/Lesson Study/PTBK/PTTIK (pengembangan dari draft proposal pada WS-1)
  • Ujian tulis dengan 3 kali kesempatan ujian. Peserta yg lulus ujian tulis  berhak mendapat sertifikat mengikuti kegiatan

PPL 2 = 8 SKS (ON 2)
8 SKS: 50 hari kerja (6 jam per hari)
  • Penerapan perangkat pembelajaran atau perangkat layanan bagi guru BK dan TIK di sekolah masing-masing dengan supervisi oleh petugas yang ditunjuk.
  • Praktek persekolahan (manajemen persekolahaan, pembinaan perpustakaan, partisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler, pembinaan OSIS, dll.)
  • Pelaksanaan PTK/Lesson Study/PTBK/PTTIK
  • Diakhiri dengan ujian kinerja dengan 2 penguji, yaitu asesor dari LPTK dan supervisor pendamping, diberi kesempatan 3 kali ujian

Workshop 2 = 12 SKS  (IN 2) 
3 SKS Penugasan di Sekolah = 8 hari (10 JP per hari)
Tagihan penugasan identifikasi problematika pembelajaran/layanan di sekolah sama dengan kegiatan penugasan pada workshop 1
SerGur-PPGJ dilaksanakan untuk menghasilkan capaian pembelajaran (CP) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7, dengan tujuan:
  • seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran;
  • seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab untuk membentuk kepribadian yang berintegritas, taat regulasi, berjiwa gotong royong, memiliki etos kerja, dan semangat bela negara;
  • seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta beradaptasi di lingkungan sekolah dan masyarakat; dan
  • seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab untuk menguasai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru
(sumber dan Buku 1 SG-PPG 2016)

Ibu-Bapak yang saya hormati,
serta anak-anakku para peserta Ujian Nasional 2016

Hari Senin 4 April, UN SMA dan sederajat dilaksanakan. Anak sulung saya, juga akan menjalani Ujian Nasional. Sebagai orangtua, seperti halnya Ibu dan Bapak, kami juga turut merasakan apa yang dirasakan anak-anak kita. Ada pengharapan mendapat hasil terbaik, tetapi juga mungkin terbersit kekhawatiran.

Ibu dan Bapak, para orangtua, mari kita bangun suasana yang tenang, suasana belajar di rumah. Suasana yang nyaman untuk anak-anak kita. Saya berharap, kita sebagai orangtua menghindari hal-hal yang bisa menggangu ketenangan persiapan anak dalam menghadapi UN.

Bagi anak-anakku peserta UN, jangan tegang menghadapi UN yang kini tidak lagi menentukan kelulusan. Tidak perlu khawatir berlebihan dalam menjalani UN, namun manfaatkan tantangan ini secara sungguh-sungguh sebagai kesempatan bercermin tentang apa yang sudah kita raih dan apa yang perlu kita lakukan ke depan.

Mulai sekarang, sampai saat UN, jangan terlalu forsir diri untuk belajar. Harus  istirahat yang cukup. Malam menjelang UN jangan belajar semalaman. Justru harus tidur cukup. Usahakan tidur malam selama 8 jam. Pastikan asupan makanan sehat dan bergizi. Jangan lakukan hal yang sebelumnya tidak biasanya kita lakukan. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal baru yang berisiko mengganggu persiapan.

Persiapkan semua kebutuhan yang harus dibawa ke sekolah saat UN. Perhatikan dan persiapkan dengan detail sehari sebelum UN, mulai dari baju seragam hingga pensil, penghapus dan rautan. Pastikan berangkat awal dari rumah, agar tidak terburu-buru di jalan dan bisa sampai di lokasi UN dengan tenang dan tepat waktu.

Saat menjalani UN, diawali berdoa, saya berharap anak-anakku semua tetap percaya pada diri sendiri. Saya mengingatkan kepada semua untuk tidak melakukan cara-cara yang tidak terpuji sewaktu UN, seperti menyontek atau percaya pada mereka yang menawarkan jawaban.

Seperti digariskan Presiden Jokowi, mari kita melakukan Revolusi Mental: tegakkan integritas. Mari berhenti membiarkan kecurangan dan berhenti berbuat curang. Mari kita tetapkan hati kita bahwa mereka yang berusaha mengotori proses pendidikan ini adalah pengkhianat bangsa. Kecurangan itu adalah menghianati jutaan siswa lain yang belajar dengan serius, ratusan ribu guru membimbing siswa belajar dan bekerja dalam sunyi menyiapkan penyelenggaraan UN.

Dari dunia pendidikan yang bersihlah kita membangun bangsa jauh ke depan. Dan melalui momen seperti UN ini kita tunjukkan komitmen kita yang percaya diri, yang tak ragu untuk bercermin dan yang terus bergerak maju ke depan.

Selamat melaksanakan Ujian Nasional.

Salam,
Anies Baswedan

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget

Label