Rasio Siswa Menjadi Syarat Pencairan Tunjangan Profesi, Benarkah?

Pemerintah melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, menginformasikan bahwa salah satu syarat SK TPP bisa terbit adalah terpenuhinya rasio siswa dan guru pada sekolah. Dengan beredarnya informasi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan membuat beberapa daerah termasuk sekolah-sekolah kecil.

Berikut informasi diawal tahun pelajaran baru yang cukup membuat resah sekolah, dinas pendidikan kabupaten/ kota di Indonesia:

Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:
  1. guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
  2. pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
  4. memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  5. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
  6. guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja  minimal tatap muka  dan tugas tambahannya  dilaksanakan di  satuan administrasi pangkalnya (satminkal).
  7. beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). 
  8. beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. ... dst. 

=> Baca selengkapnya pada Lampiran 1, Permendikbud No 17 Tahun 2016.

Pada point No 5 kita bisa melihat rasio yang dimaksud pada peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 yaitu ada pada pasal Pasal 17:
(1)   Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:  
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;  
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1; 
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1; 
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1; 
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1; 
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;  
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;  
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan 
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1. 

Jika peraturan ini benar-benar akan diberlakukan tahun pelajaran 2016/2017 ini, tentu sudah dipastikan banyak guru yang mengajar pada sekolah kecil terkena dampak ini, dan berita buruknya tentu sang Guru tersebut tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi kembali, karena SK Tunjangan Profesi tidak bisa diterbitkan.

Berita baiknya, beberapa hari yang lalu setelah pemerintah mendapatkan laporan dan keberatan dari kabupaten/ kota yang mempunyai sekolah yang memungkinkan terkena dampak ini, maka pemerintah menyatakan bahwa peraturan ini TIDAK BERLAKU, dan Bapak/ Ibu guru bisa bernafas lega kembali. (Sumber berita baik ini dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, 30 Juli 2016)
Bagi anda yang membutuhkan dokumen peraturan pemerintah dan permendikbud ini, silahkan download ditautan bawah ini:

Posting Komentar

[facebook][blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget

Label